GELORA.CO - Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi mengungkapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang belum ada amdal atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah sebelum adanya kesepakatan antara PT MEG dan Xinyi Group pada Juni 2023 lalu. "PSN Rempang itu belum ada amdal/KLHSnya, mestinya itu wajib Amdal/KLHS karena berdampak besar dan di gugusan pulau kecil," kata Zenzi pada Minggu, 24 September 2023.
Ia pun menganggap proyek-proyek strategis Jokowi ini konyol. Sebab, proyeknya strategis tapi tidak ada kajian. "Gimana coba sesuatu dapat dikatakan strategis kalau tidak ada perhitungannya (kajian)," kata Zenzi.
Menurut Zenzi, semestinya keputusan politik pemerintah haruslah berdasarkan kajian. Namun, proyek ini justru dilakukan sebaliknya, kajian biasa dibuat menyusul untuk membenarkan atau melegitimasi keputusan politik. Hal inilah yang terjadi di Pulau Rempang dan IKN.
Zenzi mengatakan proyek strategis nasional itu sesungguhnya jika dilihat dengan jernih, bukanlah proyek yang benar-benar strategis. Tapi nama strategis dilekatkan agar dapat mengerahkan kekuasaan pemerintah. Dia mengatakan PSN di era Jokowi seperti proyek cendana pada masa Presiden Soeharto.
"PSN Jokowi seperti proyek cendana masa Pak Harto. Seperti 'berhala' yang dibuat untuk membuat masyarakat takut, dan aparat dikerahkan maksimal," ungkapnya.
Zenzi menerangkan, dampak nyata dari tidak adanya kajian dalam proyek-proyek strategis nasional yang dilakukan pemerintah Jokowi sudah mulai muncul. Misalnya, banjir di Wadas, Jawa Tengah yang sebelumnya tidak pernah ada dan sekarang menerpa. Kemudian, di IKN juga sudah terjadi banjir.
Selain Wadas dan IKN, di Mandalika, masyarakat yang masih menolak melepas tanahnya terkurung di dalam dan tidak punya jalan akses keluar, anak sungai sumber air bersihnya pun ditutup. Selain itu, sumur di lokasi tersebut juga sudah beberapa tahun ini berubah menjadi asin.
Zenzi menuturkan karena hal-hal tersebutlah Walhi menolak Proyek Strategis Nasional Jokowi. "Kami tolak karena merampas hak rakyat dan membahayakan lingkungan," ujar dia.
Sumber: tempo